SEMARANG – Seluruh sekolah wajib menerima siswa berkebutuhan khusus sesuai perintah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD mengatur hak warga negara dalam menerima pendidikan tanpa kecuali. ‘’Mendasari aturan perundang-undangan memang sekolah tak boleh menolak siswa berkebutuhan khusus,’’ tutur Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Drs Bunyamin MPd, di acara sarasehan Education For All ‘’Kenali, Pahami, dan Abdikan Diri untuk Pendidikan Inklusi’’ di Kantor UPTD Dinas Pendidikan Pedurungan, Jumat (23/1).

Acara kerja sama Dinas Pendidikan dan SD Cita Bangsa Kota Semarang itu menghadirkan Psikolog Unika Soegijapranata Dra Yang Roswita Msi. Kendati demikian belum semua sekolah memiliki kesiapan memadai. Bunyamin bahkan menceritakan pertemuannya dengan guru dan kepala sekolah yang merasa terbebani. ‘’Saya beri saran supaya ini menjadi ladang ibadah guru dan kepala sekolah. Tak ketinggalan ketuk pintu nuraninya demi menempatkan empati atas nasib anak dan orangtuanya,’’ujar Kadinas.

Alhasil, timbul semangat baru dari sanubari para guru. Yang Roswita memberikan gambaran, mereka rata-rata terdiagnosa mengalami hambatan atau gangguan perkembangan berkenaan pemikiran, bahasa, interaksi sosial, hingga motorik. Hambatan ini menjadikan kesulitan belajar, rendah konsentrasi, bahkan sulit menguasai perilaku, dan emosi. Bukan Halangan Kepala UPTD Pedurungan Sulardi menyatakan, belum seluruh sekolah memiliki guru dengan kualifikasi memadai untuk mengajar anakanak berkebutuhan khusus.

Kendati demikian itu bukan halangan. ‘’Kebetulan di UPTD Pedurungan berdiri SD Cita Bangsa. Sekolah ini mengkhususkan perhatian pada anak-anak berkebutuhan khusus,’’ katanya.

Peran SD Cita Bangsa menjadikan persoalan kebutuhan pendidikan inklusif di kecamatan itu teratasi baik. Kasek Cita Bangsa Veva Lenawaty SPsi MPsi menjelaskan, pihaknya membimbing siswa dengan metode individual learning. Proses pembelajaran individu itu dibutuhkan lantaran siswa semacam ini memiliki dunia berbeda dengan anak-anak lain.(H41-95)